47News.id | Wajo – Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) adalah merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sekolah-sekolah sebagai apresiasi dan dorongan agar sekolah terus berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Lembaga komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) melihat, pengelolaan Dana BOS bukan hal yang sederhana. Menurut Sukriadi, S.H, Ketua Divisi Hukum L-KONTAK, dalam penggunaannnya dibutuhkan pemahaman teknis dan kemampuan manajerial yang kuat.
“Jika dikelola tidak baik, bisa saja pemanfaatannya tidak maksimal, bahkan berisiko menimbulkan kesalahan administratif yang berujung korupsi,” ujar Sukriadi, Jumat, 15 Agustus 2025.
Pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek), kata Sukriadi, merupakan peran yang sangat vital bagi Kepala sekolah dan bendahara sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana.
“Mereka perlu dibekali dengan wawasan dan keterampilan teknis, tujuannya supaya dapat menjalankan tanggung jawab secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
L-KONTAK, lanjutnya, harus memberikan apresiasi peningkatan kompetensi bagi Kepala Sekolah dan guru di Kabupaten Wajo yang akan melakukan Bimtek Transformasi Pendidikan dengan Deep Learning.
L-KONTAK berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo sebagai garda terdepan kemajuan dunia pendidikan di Wajo, dapat memberikan kontribusi besar demi kemajuan pendidikan yang berkualitas, bermartabat, dan tepat sasaran.
“Dinas Pendidikan Wajo harus mendukung seluruh program kerja setiap sekolah sepanjang tidak melanggar aturan. Kalau program kerja itu sudah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan disetujui penganggarannya, maka saya yakin itu tidak bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Sukriadi, juga mengaku tidak sepakat, jika ada yang mengatakan bimtek untuk kepala sekolah tidak bermanfaat. Dia menilai hasil dari bimtek nantinya akan meningkatkan kualitas penggunaan Dana Bos.
“Tujuannya Dana Bos itu agar proses belajar
mengajar di sekolah berkualitas. Kalau prioritasnya adalah mutu pendidikan di sekolah, maka bimtek sangat dibutuhkan untuk kualitas guru dan siswa itu sendiri. Jadi saya tidak sepakat jika dikatakan bimtek yang dilaksanakan nantinya tidak bermanfaat. Di Kabupaten Wajo jumlah siswa banyak dititip di sekolah, bagaimana bisa ada yang mengatakan tidak bermanfaat, ini kan demi kepentingan siswa,” ungkapnya.
Dia meyakini para peserta yang mengikuti Bimtek itu, nantinya dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.
“Kalau penyelenggaraannya dari unsur Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, apakah ada yang salah? Justru kita harus berterima kasih kepada penyelenggara yang mau memberikan sesuatu terbaik bagi dunia pendidikan di Wajo. Apalagi kalau ada narasumber dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti tujuannya pencegahan. Jauh lebih baik mencegah sebelum ada penindakan,” tegasnya.
Sukriadi menambahkan, Bimtek itu tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan investasi penting bagi manajemen sekolah dalam mengelola bantuan pemerintah dengan baik.
“Menjadi sekolah percontohan bisa dicapai jika para pengelolanya dibekali dengan kompetensi yang memadai, maka pastikan setiap kepala sekolah dan bendaharanya mengikuti Bimtek yang tepat. Tujuannya sangat jelas, untuk kualitas pendidikan dan tata kelola sekolah yang lebih profesional,” pungkasnya.
47News.id
